Catat! Pengamat Sampaikan Pentingnya Kembalikan Fungsi Bansos
JAKARTA,quickq 安卓 DISWAY.ID- Menurunnya daya beli masyarakat, membuat fenomena ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial (bansos) menjadi semakin kuat pula.
Hal itu dipaparkan Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jakarta, Achmad Nur Hidayat.
BACA JUGA:Mensos Gus Ipul Soroti Kemungkinan Ketergantungan Bansos, Ekonom Ungkap Penyebabnya
BACA JUGA:Intip Daftar Bansos yang Ditunda Jelang Pilkada 2024, Apa Saja?
Menurut Achmad, kelas menengah bawah saat ini tengah mengalami penurunan daya beli akibat tekanan ekonomi yang terus meningkat, seperti inflasi, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan.
Dalam kondisi ini, bansos menjadi andalan untuk menutupi kebutuhan pokok yang tidak mampu dipenuhi dengan pendapatan mereka.
"Namun, ketergantungan ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, bansos membantu masyarakat bertahan dalam jangka pendek," ujar Achmad ketika dihubungi oleh Disway pada Senin 18 November 2024.
Di sisi lain, Achmad melanjutkan, ketergantungan bansos juga melemahkan fondasi ekonomi dengan membuat masyarakat terlalu bergantung pada negara, tanpa menciptakan mekanisme pemberdayaan yang mengembalikan daya beli mereka.
BACA JUGA:Pemerintah Resmi Hentikan Bansos Selama Pilkada 2024, Kemendagri Sudah Terbitkan Surat Edaran
BACA JUGA:Mensos Akan Ikuti Arahan Mendagri Soal Penundaan Bansos Saat Pilkada
"Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembalikan bansos ke perannya yang asli, yaitu sebagai respons darurat.
Selain itu, Achmad juga menambahkan bahwa dalam jangka panjang, anggaran yang digunakan untuk bansos sebaiknya dialihkan ke program-program pemberdayaan, seperti pelatihan kerja, investasi pendidikan, dan pengembangan infrastruktur yang membuka lapangan kerja baru.
"Pemerintah harus berinvestasi pada pendidikan dan pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar.
BACA JUGA:Mendagri Setuju Jika Bansos Dihentikan Selama Pilkada
- 1
- 2
- »
下一篇:Pesan Jokowi di Hari Santri 2023, Selalu Kerja Keras dan Gigih Belajar untuk Indonesia
相关文章:
- Begini Nasib Program Kartu Indonesia Sehat Jika Prabowo Terpilih Jadi Presiden
- Hotel Tertua di Dunia Ini Sudah Beroperasi Sejak Tahun 705 Masehi
- Politisi PDIP Ini Dipanggil Penyidik KPK
- Ini Alasan KPK Geledah Rumah Eks Gubernur Jabar Ridwan Kamil
- Jokowi Ungkap Pambahasan di Pertemuan dengan Prabowo dan Zulhas
- Ada Demo Tandingan Reuni 212, Begini Tindakan Polisi
- Kualitas Air Masih Buruk, Praktik Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang Perlu Dievaluasi
- Polisi Tangkap Penyebar Hoax Jokowi dan Panglima TNI, Siapa Dia?
- Kembangkan SAF dari Minyak Jelantah, Airbus Beri Apresiasi Pertamina Patra Niaga
- MK Kukuhkan Desa Bangbang di Bali sebagai Desa Konstitusi
相关推荐:
- Kondisi 2 Korban Meninggal Terjebak di Gerbong
- Japto Klaim Sudah Berikan Semua Keterangan ke KPK, Termasuk Uang dan 11 Mobil yang Disita
- Xiaomi Tegaskan Ogah Ikut
- BCA Gandeng Manulife Luncurkan Reksa Dana Dolar, Targetkan Investor Jangka Pendek
- Perkara Rocky Gerung dan Refly Harun, Dilimpahkan ke Bareskrim
- CPNS 2024 Terimbas Penundaan Pengangkatan, Lya Harap Pelatihan Tidak Timbulkan Beban Finansial
- Polisi Berhasil Tangkap 20 Napi yang Kabur dari Lapas
- Viral Aksi Gemas Bayi Kuda Nil Moo Deng 'Ramal' Pemenang Pilpres AS
- Partai Demokrat Dukung Prabowo, AHY Titip Agenda Perubahan dan Perbaikan di Koalisi Indonesia Maju
- Kurator Sebut Akan Ada Investor Baru untuk Sritex, Ekonom Minta Pemerintah Perhatikan Hal Ini
- Bakar Bendera PDIP, HMI: Kami Bersama Rocky Gerung Melawan Arogansi PDIP!
- Big Bang My Baby Momversity ke
- Anies Baswedan Janji Revisi UU KPK Jika Terpilih Jadi Presiden RI
- Jadwal Sidang Praperadilan Firli Bahuri
- Polri Bantah ICW Soal Kelebihan Bayar Pistol Peluncur Merica: Ada Kesalahan Input
- Perkuat Ekonomi Nasional, BNI Salurkan Rp4,6 Triliun KUR ke Lebih dari 20 Ribu UMKM
- Polri Gandeng Tim SAR untuk Jaga TPS Rawan Bencana
- Cegah Polusi Udara Jakarta, Menparekraf Dukung Penerapan WFH
- Puluhan TNI AD Geruduk Polrestabes Medan, Mabes TNI Angkat Bicara
- Anies: Pembangunan IKN Hanya Untuk ASN Bukan Rakyat